Jumat, 4 Desember 2009 16:35 WIB News Share :

Revisi UU Pemda usulkan Pilkada Gubernur dihapus

Jakarta–Pemerintah menanggapi serius ide penyederhanaan pelaksaan Pilkada. Di dalam draft revisi UU Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) tercantum aturan gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh warga di provinsi bersangkutan.

“Ada usul dari pakar untuk provinsi kalau bisa nanti dipilih DPRD saja,” kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12).

Dasar alasan menghapus pelaksaan Pilkada gubernur, menurutnya adalah efisiensi anggaran negara. Sebab cukup mahal biaya membiayai pelaksaan pemilihan langsung kepala daerah tingkat I berikut pengadaan logistiknya hingga pengesahan hasil akhir untuk keperluan 33 provinsi se-Indonesia.

“Kita akan bahas ini bersama DRP dalam revisi UU Pemda dan Pilkada. Tim sudah bekerja menyusun draft-nya dan Januari akan diserahkan ke DPR,” sambung Gamawan.

Langkah penyederhanaan juga diterapkan untuk pemilihan kepada derah tingkat II. Bukan dengan menghapus ajang Pilkada bupati/walikota, melainkan menggabungkan pelaksanannya di propinsi bersangkutan yang tujuannya juga untuk efisiensi.

“Tahun depan ada 246 Pilkada bupati/walikota, kita arahkan pelaksanaannya per provinsi. Jadi serentak per provinsi karena kan biayanya lebih murah,” jelas mantan Gubenur Sumatera Barat itu.

dtc/isw

LOKER SOLO
Siapa Mau Kerja di Dealer ASTRA, Cek Syaratnya di Sini, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Kids Zaman Now Membaca Media Cetak?

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (12/2/2018) dan Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu (10/2/2018). Esai ini karya Lahyanto Nadie, pengampu Manajemen Media Massa di Kwik Kian Gie School of Business dan pengurus Yayasan Lembaga Pers dr. Soetomo Jakarta. Solopos.com,…