Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Forum silaturahmi dan studi warga NU Kota Surakarta (Fosminsa) memprotes tidak adanya anggaran untuk sektor pedagang kaki lima (PKL) dalam draf APBD 2010. Tujuh anggota Fosminsa, Jumat (4/12), pagi mendatangi Gedung Dewan menyampaikan aspirasi mereka terkait tidak adanya alokasi anggaran untuk sektor PKL tersebut.
Koordinator bidang ekonomi Fosminsa, Ajie Najmudin mengatakan dua tahun lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah menganggarkan sejumlah dana. Namun dalam RAPBD 2010, anggaran sektor PKL tidak ada. “Dalam RAPBD tahun 2010, kami tidak menemukan alokasi anggaran untuk sektor PKL,” terang Ajie, saat bertemu dengan anggota Dewan dari Komisi I dan saat audiensi dengan Komisi III, Jumat.
Anggaran yang ada, hanya dialokasikan untuk program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Anggaran lainnya, papar Ajie, untuk program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan juga untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Mereka khawatir bila tidak ada anggaran, akan berdampak pada upaya penataan PKL.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto mengatakan ada mekanisme yang harus ditempuh dalam proses penyusunan anggaran dan juga penyampaian aspirasi.
Terkait kedua hal itu, Komisi III menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Sedangkan soal usulan alokasi anggaran untuk sektor PKL, Honda mengatakan bisa diupayakan dalam anggaran perubahan.
iik