Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Departemen Luar Negeri mengakui secara terbuka pernah meminta agar Film Balibo tidak diputar. Deplu khawatir film itu menimbulkan konflik antara Indonesia dan Australia.
“Kami tidak melarang hanya memang statemen terbuka kami, meminta agar film ini tidak diputar,” ujar Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11).
Faizasyah mengaku pihaknya belum menonton film yang disutradarai Robert Connolly itu. Dia mengatakan, alasan Deplu meminta untuk tidak diputarnya Film Balibo adalah khawatir membuka konflik baru dari dua negara.
“Kalau kemudian alasan itu (khawatir membuka konflik) yang dijadikan alasan LSF untuk tidak memutar Balibo tadi malam, tidak apa apa,” imbuhnya.
Menurut Faiz, film itu diangkat dari sebuah novel, sehingga hanya melihat dari satu sisi saja. Faiz mempertanyakan mengapa kita harus menciptakan sejarah yang hanya diangkat berdasarkan sebuah novel.
“Ini artinya hanya melihat sudut pandang satu orang saja,” pungkasnya.
Faiz juga mengatakan pelarangan pemutaran Film Balibo sepenuhnya kewenangan Lembaga Sensor Film (LSF).
“Itu kan yang berwenang memutuskan LSF,” jelasnya.
Sebelumnya, Selasa 1 Desember kemarin malam di Blitz Megaplex Grand Indonesia digelar acara nonton bareng Film Balibo. Namun sekitar seratus tamu undangan harus kecewa karena tidak dapat menikmati film yang sedianya diputar secara terbatas itu. Balibo dinyatakan tidak lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
Balibo adalah film Australia yang mengisahkan tewasnya lima jurnalis asal negeri kangguru itu di Timor Timur pada 1975. Rencananya, Balibo pun akan ditayangkan di JiFFest pada tanggal 6 dan 10 Desember. Namun apa daya, rencana penayangan itu pun kini buyar.
dtc/isw