Senin, 30 November 2009 17:47 WIB Hukum,Solo Share :

Kasus buku ajar, mantan Kadispora Solo ditahan


Solo (Espos)-
-Dua tersangka kasus dugaan korupsi buku ajar Solo, Pradja Suminta dan Amsori ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Solo, Senin (30/11).

Penahanan dua mantan Kepala Disdipora Solo tersebut dilakukan setelah penyidik Poltabes Solo melimpahkan dua tersangka dan barang bukti (BB) ke Kejari Solo.

Pelimpahan tersangka dan BB tersebut dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Kompol Susilo Utomo dan Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) AKP Sugeng dan sejumlah penyidik lainnya. Mereka tiba di Kantor Kejari Solo sekitar pukul 10.00 WIB.

Sedangkan dua tersangka yaitu Amsori yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pradja didampingi sejumlah penasihat hukum mereka.

Kajari Solo Djuweriyah menegaskan, setelah ada pelimpahan tahap II ini pihaknya akan segera memprosesnya ke pengadilan. “Ini merupakan proses hukum. Secepatnya akan kami limpahkan ke pengadilan,” kata Djuweriyah.

Dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 3,7 miliar itu, Pradja dan Amsori dijerat dengan dakwaan primer dan subsider yaitu dengan UU Pemberantasan Tipikor. Ketika kasus itu terjadi tahun 2003 lalu, Pradja menjabat sebagai Kepala Disdikpora dan Amsori menjabat sebagai pimpinan proyek (Pimpro) buku ajar.

Menanggapi penahanan dua tersangka itu, tim penasihat hukum mereka langsung mengajukan penangguhan penahanan. Penasihat hukum Amsori, Sri Sujianta SH menegaskan, pihaknya telah mengajukan permohonan agar tidak ditahan dan permohonan penangguhan penahanan.

dni

Lowongan Pekerjaan
QUALITY CONTROL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…