Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Joko Widodo/bur
Solo (Espos)--Relokasi bagi warga bantaran yang menempati tanah hak milik (HM) dipastikan jalan terus kendati sejumlah warga menolak.
Penolakan yang disampaikan warga dengan memasang spanduk di kawasan Semanggi dan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Minggu (29/11), tersebut, menurut Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berpengaruh terhadap persiapan relokasi penghuni HM.
“Tidak apa-apa. Relokasi tetap jalan. Lagipula Pemkot tidak pernah ada pemaksaan. Itu hak mereka kalau memang mau menolak. Yang jelas, kami sudah memberikan solusi, sebelum nanti pemerintah pusat datang,” ungkap Walikota, saat ditemui di Balaikota, Senin (30/11).
Jokowi menyebut, semua upaya untuk memberi solusi pada warga bantaran sebelum dilaksanakannya normalisasi Bengawan Solo, sudah dilakukan.
Disamping mengadakan rembug warga, Pemkot Solo juga telah meladeni keinginan warga bantaran, termasuk untuk menjalani proses di pengadilan. Walikota menambahkan, kerja sama Pemkot Solo dengan pihak swasta dari Korea terkait pembuatan hutan kota hanya sebatas kajian. Kebutuhan dana untuk pembuatan hutan kota pun berasal dari pemerintah, bukan pihak swasta. Selain itu, imbuhnya, relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo sebenarnya tidak berkaitan dengan rencana pembuatan hutan kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PPPAKB) Solo, Widdi Srihanto juga memastikan persiapan pelaksanaan relokasi bagi penghuni tanah HM di bantaran jalan terus, meski ada penolakan dari sejumlah warga. Kendati demikian, Widdi menyebut, saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dana sebelum membicarakan teknis relokasi HM.
tsa