Senin, 30 November 2009 18:11 WIB News Share :

Demokrat akhirnya sampaikan tanda tangan dukungan angket soal Century

Jakarta–Fraksi Partai Demokrat akhirnya mengumpulkan tanda tangan dukungan terhadap usulan hak angket Bank Century. Ketua FPD Anas Urbaningrum menyerahkan berkas tanda tangan kepada inisiator awal Marurar Siarait cs.

“144 Anggota kami sudah membubuhkan tanda tangan,” kata Anas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/11).

Selain Maruarar (FPDIP), beberapa inisiator awal hak angket Century juga hadir, antara lain Bambang Soesatyo (FPG), Andi Rahmat (FPKS), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Candra Tirta Wijaya (FPAN). Anas juga didampingi beberapa anggota FPD seperti Milton Pakpahan dan Ramadhan Pohan.

Anas menuturkan, fraksinya baru menyerahkan berkas tanda tangan karena kendala teknis. FPD, lanjutnya, memutuskan mendukung hak angket usai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil auditnya kepada dewan  23 November lalu.

“Tanggal 24 kami rapat fraksi, 95 persen membubuhkan tanda tangan. 26 November itu sudah lengkap utuh 144 anggota. Karena Jumat (27 November) libur, kami baru bisa sampaikan hari ini, sehari sebelum rapat paripurna besok,” papar Anas.

Dengan tambahan 144 anggota FPD dan satu pengusul dari FPKS Hidayat Nur Wahid, total pengusul hak angket Century berjumlah 502 anggota.

“502 Orang ini bukan segelintir elit,” kata Maruarar membantah pernyataan yang mengatakan hak angket Century hanyalah ‘permainan’ segelintir elit di DPR.

Anas berharap, pansus hak angket yang hampir pasti terbentuk besok akan berjalan efektif. “Bukan pansus-pansusan dan bukan pansus yang mandul,” ujarnya.
dtc/tya

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…