Sabtu, 28 November 2009 16:15 WIB News Share :

Pemerintah diminta patuhi putusan MA soal larangan UN


Jakarta–
Ujian Nasional (UN) diharapkan tidak untuk menstandarisasi kualitas anak didik. UN seharusnya dijadikan sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan di Indonesia.

“Jadi jangan UN menjadi parameter atau alat ukur untuk lulus atau tidaknya siswa,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Syaifudin. Hal itu dikatakan dia usai melayat mendiang istri mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah di rumah duka, Perumahan Tanjung Mas Raya, Jalan Cendrawasih III Blok A 11/10, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11).

Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah mengenai UN, Lukman meminta pemerintah mematuhi putusan tersebut. Sebab kualitas pendidikan di Indonesia masih beragam.

“Kita apresiasi keputusan itu dan kita berharap pemerintah bisa mematuhi keputusan tersebut, karena memang bagaimana pun juga keragaman kualitas lembaga pendidikan kita masih sangat beragam,” tandas Lukman.

Seperti diberitakan, pada 14 September, MA menolak kasasi pemerintah dan menilai UN cacat hukum. Perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan oleh Kristiono dkk. Kristiono adalah orangtua Indah yang tidak lulus karena nilai UN-nya tidak sesuai standar.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
Fila Djaya Plasindo, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Bersenang-Senang

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (13/11/2017). Esai ini karya Sholahuddin, Manajer Penelitian dan Pengembangan Harian Solopos. Alamat e-mail penulis adalah sholahuddin@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Belakangan ini terjadi perubahan secara radikal pada lanskap ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sektor bisnis konvensional…