Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)–Keinginan agar tercapai musyawarah mufakat atau keputusan aklamasi pada pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Golkar Jateng, muncul ke permukaan.
Hal itu menyusul adanya arahan dan keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Golkar, Idrus Marham, saat membuka Musda Partai Golkar Jateng di Hotel New Metro, Semarang, Sabtu (28/11) sore. “Dari 19 Musda Partai Golkar yang digelar, 18 di antaranya pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi atau musyawarah mufakat. Cuma satu yang tidak lewat musyawarah mufakat, Kalimantan Barat. Kami berharap Musda di Jateng juga bisa musyawarah mufakat.”
Apakah dengan musyawarah mufakat tersebut berarti ada percepatan, Idrus menyatakan bukan itu. Baginya, jika bisa musyawarah mufakat, pemilihan ketua bisa berlangsung singkat. “DPP hanya memberikan informasi seperti itu, bukan mengarahkan ke salah satu calon. Jangan sampai kontradiktif. Jadi tidak ada rekomendasi ke siapa pun,” tegasnya.
Yang jelas, tambah Idrus, saat ini yang dia ketahui ada dua nama calon ketua DPD I, Wisnu Suhardono dan Bambang Sadono. Dia lantas mengajak peserta Musda agar berpikir jernih dan objektif dalam memilih. Dia menggambarkan, dari 18 provinsi yang menggelar Musda dan memilih ketua secara aklamasi, sebagian besar diisi wajah-wajah baru, seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Banten.
Lantas, apakah Jateng diharapkan juga muncul wajah baru, Idrus hanya tertawa. “Saya bilang, kalau bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak.” Bagaimana pun, sambungnya, Musda kali ini bukan sebuah rutinitas, melainkan ajang evaluasi yang untuk selanjutnya merumuskan program dan syukur-syukur ada rekomendasi.
“Baru selanjutnya menentukan siapa yang jadi pemimpin. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisakan. Sebab, evaluasi merupakan dasar dalam penentuan pimpinan ke depan. Dan, yang punya kewenangan itu Musda.”
rif