Kamis, 26 November 2009 13:55 WIB News Share :

Putusan MK tak berlaku untuk Antasari

Jakarta–Putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimohonkan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, tidak berlaku bagi Antasari Azhar. Putusan MK tidak berlaku surut.

“Putusan MK tidak berlaku surut dan berlaku sejak diucapkan,” jelas Hakim MK, Akil Muchtar, di Jakarta, Kamis (26/11).

Penerapan pasal UU 30 Tahun 2002, pasal 32 ayat 1 huruf C UU KPK sudah diberlakukan kepada Antasari.

“Jadi untuk Antasari sudah berlaku lebih dahulu, tidak bisa dia meminta perlakuan yang sama,” jelasnya.

Pengajuan judicial review yang dilakukan Bibit-Chandra itu juga dilakukan setelah Antasari dikenai aturan tersebut. Bibit dan Chandra sebagai pemohon merasa aturan penetapan menjadi terdakwa mengharuskan berhenti dari jabatan pimpinan KPK telah menghilangkan hak konstitusional mereka. MK mengabulkan permohonan ini.

Bagaimana dengan alasan Antasari yang akan menggugat Kepres ke PTUN dengan putusan MK sebagai dasar? “Keppres bisa saja digugat, tapi kalau alasannya putusan MK, itu tidak relevan, tidak sesuai karena tidak berlaku surut,” jawal Akil Muchtar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Antasari akan mengambil langkah-langkah menyusul keluarnya keputusan MK atas judicial review yang dimohonkan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Antara lain, Antasari akan menggugat keputusan presiden tentang pemberhentian tetapnya sebagai ketua KPK ke PTUN.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU REJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…