Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali mengalokasikan anggaran senilai Rp 20 miliar dalam Rencana APBD (RAPBD) tahun 2010 untuk mengantisipasi bila penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2010 di kabupaten itu dilaksanakan dua putaran.
“Proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan yang tertuang dalam KUA-PPAS dengan berbagai pertimbangan harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian akibat dinamika faktual yang berkembang, salah satunya adalah prioritas dana Pilkada yang harus dijamin ketersediaannya untuk kelancaran dan sukses penyelenggaraan,” ungkap Bupati Boyolali, Sri Moeljanto, saat menyampaikan pengantar nota keuangan Ranperda APBD 2010 dalam sidang paripurna perdana DPRD Kabupaten Boyolali di Gedung Dewan setempat, Rabu (25/11).
Sebagaimana yang diperkirakan sebelumnya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, sebagian besar anggaran dalam RAPBD 2010 tersebut bakal tersedot untuk gaji pegawai, yakni sekitar Rp 577,82 miliar dari total anggaran senilai Rp 852,44 miliar.
Sementara belanja barang dan jasa hanya diproyeksikan sekitar Rp 75,03 miliar. Bupati memaparkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam RAPBD 2010, yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan sekitar Rp 69,68 miliar dan dana perimbangan yang diproyeksikan Rp 677,73 miliar yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp 587,57 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 55,66 miliar dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp 34,5 miliar.
“Selain itu juga ditambah dengan pendapatan lain-lain daerah yang sah sejumlah Rp 52,74 miliar,” sebutnya.
Sehingga, gaji pegawai yang sudah memakan sebagian besar APBD, masih dibebani dengan kenaikan gaji pegawai yang diperkirakan mencapai Rp 24 miliar. Selain itu, RAPBD 2010 juga masih dibebani dengan dana pendampingan DAK yang relatif cukup besar yang harus disediakan Pemkab.
Bupati membantah kesan tidak berpihaknya anggaran untuk kepentingan publik. Sebab, selain alokasi belanja langsung yang mencapai sekitar Rp 130 miliar, masih ditambah dengan alokasi belanja hibah yang mencapai Rp 85 miliar di belanja tidak langsung.
sry