Senin, 23 November 2009 20:39 WIB News Share :

Sikap SBY masih belum jelas

Jakarta–Sikap Presiden SBY terhadap kasus dua pimpinan nonaktif KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, masih belum terang benar. Namun, Presiden menginstruksikan Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban dan pembenahan di institusinya.

Penjelasan ini disampaikan SBY dalam pengumuman yang disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/11) pukul 20.00 WIB. SBY mengumumkan sikapnya atas kasus Bibit-Chandra dan kasus Century sekitar 20 menit.

Dalam penjelasannya, SBY tidak jelas memutuskan apakah kasus Chandra-Bibit harus dibawa ke pengadilan atau dihentikan. “Tentu saja, cara yang saya tempuh, tidak akan sampai pada materi penyidikan,” kata SBY.

Sebab, kata dia, SP3 merupakan wewenang Polri, SKP2 merupakan wewenang kejaksaan, dan pengenyampingan perkara dengan asas kepentingan umum yang lebih besar wewenang Jaksa Agung. Tiga hal ini merupakan bagian rekomendasi Tim 8 untuk menghentikan kasus Bibit-Chandra.

“Tetapi dengan kewenangan saya, saya menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung melakukan penertiban dan pembenahan di institusi masing-masing dalam kasus ini,” jelas SBY. “Saya sungguh berharap KPK melakukan hal yang sama di institusinya,” tambah SBY.

Sebelumnya, Presiden SBY punya pendapat sendiri untuk menyelesaikan kasus Pimpinan nonaktif KPK Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah. Pada awalnya SBY berpikir pengadilan adalah jawaban atas masalah tersebut.

“Jika kita ingin mengakhiri silang pendapat saudara Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah salah atau tidak salah maka forum yang tepat adalah pengadilan. Semula saya punya pendirian seprti itu,” ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Utara.

Namun seiring berjalan waktu, SBY punya pertimbangan lain. Penyidikan dan penuntutan tidak bisa lancar karena masyarakat tidak mempercayainya.

“Perkembangannya muncul ketidakpercayaan yang besar sehingga masuk ranah sosial,” katanya.

SBY mengatakan tidak hanya mempertimbangkan ranah hukum tapi juga kepentingan masyarakat. “Faktor yang saya pertimbangkan bukan proses hukum tapi yang lain pendapat umum, keutuhan¬† masyarakat, azas manfaat, perbedaan hukum dengan keadilan,” jelasnya.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
PT. TUMBAKMAS NIAGASAKTI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…