Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Klaten (Espos)–Pemkab Klaten berencana membuat laboratorium lurik untuk mengembangkan aneka produk kain dari Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) itu.
Laboratorium tersebut nantinya berfungsi sebagai tempat pendidikan sekaligus tempat pamer produk lurik yang merupakan salah satu unggulan wilayah setempat itu.
Kasubbid Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Klaten, Wachju Adhy Pratomo saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/11) menuturkan, perkembangan minat masyarakat akan produk lurik luar biasa.
Terlebih pascadigelarnya pameran di Yogyakarta pada pekan lalu. “Pada sebulan ke depan, kami akan penuh membahas aksi apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan lurik ke depan,” jelas Wachju.
Wachju yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (FPEL) Klaten itu, mengatakan banyak hal yang dipetik dari ajang <I>Apresiasi Lurik<I> di Yogyakarta pekan lalu. Selain memamerkan produk, Klaten mendapatkan komitmen dukungan dari Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung untuk pengembangan desain lurik.
“Pada 2010 akan ada pelatihan desain dari BBT terhadap sejumlah pengrajin lurik,” urainya.
Sementara untuk lebih menggedor daya saing, Pemkab juga berencana membuat laboratorium lurik. Laboratorium tersebut tak hanya menjadi etalase produk lurik. “Namun juga jadi tempat penemuan lurik. Saat ini misalnya, para pengrajin kalau harus mewarnai dan membuat benang tak mengkerut harus ke Solo dulu. Kenapa tidak di Klaten saja?” jelas dia.
Ketua Forum PEL Klaten, Sunarto mengatakan perkembangan jumlah pengrajin lurik saat ini semakin membaik. Jumlah pengrajin lurik saat ini mencapai 1.355 pengrajin. Kerajinan lurik saat ini melibatkan sedikitnya 2.000 tenaga kerja. Lurik tersebar di sejumlah kecamatan di Klaten yakni Cawas, Bayat, Pedan, dan Trucuk.
Dijelaskan Wachju, mengenai laboratorium akan digagas lebih mendalam oleh pihak eksekutif. Sejauh ini model pembiayaan yang paling memungkinkan adalah dengan model sharing antara pemerintah pusat dan daerah. Pemkab telah memiliki sebuah tempat yakni bekas gedung Subdinas Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (sekarang Dinas Pertanian-red) di Jonggrangan, Klaten.
haa