Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)–Komisi E DPRD Jateng menilai program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun di Jateng hingga tahun ini belum berhasil. Masih ditemukan siswa putus sekolah mulai dari tingkat SD-SMP dengan angka yang cukup besar di sejumlah daerah.
Anggota Komisi E DPRD Jaten, Muh Zein ADV, mengatakan pihaknya belum lama ini melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Wonosobo. Dalam kunjungan itu diketahui sebanyak 1.272 siswa SD tak menamatkan pendidikannya. Di tingkat SMP yang putus sekolah lebih banyak, mencapai 4.467 anak.
“Sementara angka putus sekolah di tingkat SMA sebanyak 30 persen dari total siswa yang ada, saya tidak hapal angkanya secara persis,” ungkap Zein yang juga Sekretaris Fraksi PKB ini, Jumat (20/11), di ruangannya.
Kondisi yang terjadi di Wonosobo, menurutnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Pihaknya mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab masih tingginya angka siswa putus sekolah sehingga tidak bisa menuntaskan Wajar Dikdas sembilan tahun.
Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, menurut Zein, masih menjadi faktor mendasar penyebab tingginya angka putus sekolah selain persoalan kemiskinan. Belum terfasilitasinya Wajar Dikdas di sekolah swasta, sambungnya, juga turut andil dalam memberikan kontribusi tingginya angka siswa putus sekolah.
Zein menilai, seharusnya tidak perlu ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta dalam penyelenggaraan program Wajar Dikdas. Selama ini sekolah gratis hanya ada di sekolah negeri. “Seharusnya, swasta juga bisa menyelenggarakan sekolah gratis. Konsekuensinya pemerintah harus bisa memberikan bantuan dana,” paparnya.
Tahun 2010, Pemprov Jateng rencananya mengalokasikan dana pendidikan senilai Rp 580 miliar yang akan diberikan kepada 35 kabupaten/kota. Ia berharap dana tersebut bisa digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan untuk pembangunan fisik.
Pada bagian lain, Zein juga menyinggung masih rendahnya alokasi anggaran di sejumlah daerah untuk pendidikan. Ia mengatakan alokasi anggaran pendidikan yang murni dari APBD masing-masing daerah terlepas dari bantuan dari provinsi maupun pusat nilainya masih banyak yang di bawah 10 persen.
kha