Sabtu, 21 November 2009 16:57 WIB News Share :

Keputusan abolisi layak dipertimbangkan SBY

Malang– Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan, keputusan abolisi atau menghentikan pengusutan dan pemeriksaan perkara terkait permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung, layak dipertimbangkan Presdien Susilo Bambang Yudhoyono.

“MK tidak pernah menyarankan presiden untuk abolisi, tapi saya secara akademis menilai, keputusan itu layak dipertimbangkan presiden,” kata Mahfud, usai seminar nasional di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/11).

Ia mengatakan, jika presiden membuat keputusan abolisi, tidaklah terlambat sebab masih ada kesempatan dua hari dalam mengambil keputusan itu karena pada hari Senin (23/11) depan, presiden akan mengambil keputusan terkait polemik tiga institusi pemerintah itu.

Namun, lanjut Mahfud, presiden tetap boleh mengambil alternatif lain yang dianggap terbaik mengatasi permasalahan itu dan setiap keputusan presiden harus dihargai. “Apapun yang diambil presiden, harus kita hargai dan ikuti, termasuk saya juga harus berhenti ngomong, sebab kita memilih presiden secara demokratis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, presiden mempunyai banyak sumber dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah. Seperti, dari Tim Delapan, DPR, Jaksa Agung serta dari MK. Dan itu, nantinya akan diolah sendiri oleh presiden sebagai alternatif terbaik.

Mahfud berharap, agar masyarakat bersabar menunggu penyelesaian akhir polemik itu dan bisa bekerja normal kembali apabila telah diputuskan.

Dirinya mengaku, memang pernah menyarankan presiden untuk mengeluarkan abolisi sesuai amanah Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, yakni menghentikan proses hukum permasalahan KPK, Polri, dan Kejaksaan. Tapi, katanya, usulan tersebut disampaikan secara pribadi sebagai seorang akademisi, dan bukan sebagai Ketua MK.

Secara institusi, MK tidak pernah menyarankan presiden untuk abolisi, sebab sejumlah saran telah masuk ke presiden. “Saran abolisi itu, berasal dari saya secara pribadi yang termasuk bagian dari kalangan akademisi. Dan saran itu saya sampaikan dalam kuliah umum,”
ujarnya.

ant/isw

Leave a Reply

Kolom

GAGASAN
Defisit, Utang, dan Pertumbuhan

Gagasan ini dimuat Solopos edisi Kamis (13/7/2017). Esai ini karya Muhammad Husein Heikal, peneliti di Economic Action (EconAct) Indonesia. Alamat e-mail penulis adalah huseinheikal@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Defisit anggaran diperlebar, utang luar negeri ditambah, maka pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak. Begitulah yang bisa…