Sabtu, 21 November 2009 17:20 WIB Solo Share :

200-an PJTKI disinyalir tidak beres


Solo (Espos)–
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menilai hampir separuh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) tidak mematuhi prosedur pengiriman tenaga kerja.

Menurut Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, ada 560 PJTKI namun demikian separuh di antaranya ditengarai tidak beres karena tidak memenuhi prosedur pengiriman TKI, meskipun lembaga tersebut memiliki izin. Pihaknya mendapatkan laporan dan aduan dari sejumlah PJTKI lainnya, mereka menanyakan kenapa lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti membekali calon TKI dengan keterampilan dan bahasa,justru lebih sedikit mengirimkan tenaga kerja.

“Dari total PJTKI, separuhnya itu PJTKI “tidak beres”, mereka punya izin tetapi prosedur pengiriman TKI tersebut tidak dipenuhi,” jelas dia ketika dijumpai wartawan seusai penandatanganan Memoradum Of Understanding (MoU) di UniversitasMuhamadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (21/11).

Dia mengatakan, beberapa PJTKI tersebut bahkan dapat mengirimkan tenaga kerja tanpa adanya asuransi, perjanjian kerja.sementara, hal tersebut akan berakibat buruk terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Menurutnya, peraturan terkait pengiriman tenaga kerja Indonesia harus dibenahi, dan dalam hal ini pengawasan harus diperketat. “Peraturan yang intinya mengambil alih penempatan dan pengawasan TKI dari BNP2TKI, harus dibenahi,” jelas dia.

das

lowongan kerja
lowongan kerja sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Kasus Klaten Mengingat Pejabat Pengingkar Amanat

Gagasan Solopos ini telah terbit di HU Solopos Edisi Rabu (4/1/2017). Buah gagasan Muhammad Milkhan, pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Klaten yang beralamat email di milkopolo@rocketmail.com. Solopos.com, SOLO — Predikat laknat memang pantas disematkan kepada para pejabat yang mengingkari amanat. Para pejabat…