Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan amandemen UU No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.
Selama ini UU Perlindungan Konsumen dianggap belum optimal sehingga perlu diamandemen. “UU No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen belum maksimal sehingga perlu amandemen, telah dikaji oleh anggota (Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebelumnya,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu saat melantik 20 anggota BPKN di kantor Depdag, Jakarta, Senin (16/11).
Dikatakan Mari, rencana amandemen tersebut telah masuk dalam legislasi tahun 2010-2014. Mari mengharapkan bagi anggota BPKN yang baru agar segera menyempurnakan rancangan amandemen yang sebelumnya sudah ada dari keanggotaan BPKN yang lama.
“Saya mengraharapkan BPKN memperkuat landasan hukum perlindungan konsumen,” seru Mari.
Sementara itu Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husnah Zahir di tempat yang sama mengatakan salah satu poin penting dalam amandemen UU perlindungan konsumen adalah optimalisasi peran BPSK yang saat ini masih mandek.
“Salah satu yang perlu direvisi adalah soal BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen). Sampai saat ini di tingkat kabupaten kota baru 20-an (BPSK),” serunya.
Revisi itu kata dia sangat penting untuk memaksimalisasi peranan BPSK di daerah, agar ada ketentuan yang bisa membuat BPSK berjalan maksimal.
Sementara itu mengenai kepengurusan anggota BPKN yang baru dilantik, ia mengharapkan agar BPKN lebih fokus pada masalah-masalah perlindungan konsumen yang utama. Yaitu antara lain bidang perumahan, perbankan, listrik, telekomunikasi, dan air.
“BPKN harus bisa melihat persoalan dan memberikan rekomendasi yang kuat ke pemerintah,” seru Husnah.
dtc/isw