Sabtu, 14 November 2009 19:45 WIB News Share :

Kejagung-Polri abaikan amanat Presiden

Jakarta–Kasus Bibit dan Chandra dinilai tidak bisa diselesaikan secara hukum murni. Polri dan Kejaksaan Agung seharusnya mendengarkan rekomendasi Tim 8 jika tidak mau dianggap mengabaikan amanat Presiden.

“Jika tidak melaksanakan rekomendasi Tim 8 berarti Polri dan Kejagung mengabaikan amanat Presiden yang sudah dipercayakan kepada Tim 8,” ujar pengamat hukum UI Rudi Satrio saat dihubungi, Sabtu (14/11).

Pakar hukum pidana ini menyadari bahwa kasus Bibit dan Chandra sudah melampaui batas-batas kuasa hukum. Diperlukan langkah politik untuk menyelesaikan masalah ini.

“Ini tidak bicara penegakan hukum yang murni, ini sudah masuk politik dan butuh dukungan politik,” ungkap Rudi.

Untuk itulah Polri dan Kejaksaan harus menggubris Tim 8 yang dibentuk untuk mencari fakta dengan cara politik hukum. “Polri dan Kejagung harus mengikuti rekomendasi Tim 8, kita bicara amanat Presiden,” imbuh Rudi.

Menurut Rudi, Presiden akan mengambil tindakan tegas jika kasus ini semakin rumit. Jika tidak, Presiden akan melakukan reformasi kepolisian dan kejaksaan. “Bisa bicara secara struktural penggantian Kapolri dan Jaksa Agung,” pungkasnya.

dtc/isw

lowongan kerja
lowongan kerja CV SATRIA GRAHA UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Etika dan Hukum di Media Sosial

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (9/6/2017), Agus Riewanto, pengajar Fakultas Hukum UNS Solopos.com, SOLO–Baru saja kita melihat fenomena tindakan persekusi, yakni tindakan pemburuan secara sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga kemudian disakiti atau diintimidasi dan dianiaya karena mengekspresikan…