Sabtu, 14 November 2009 19:45 WIB News Share :

Kejagung-Polri abaikan amanat Presiden

Jakarta–Kasus Bibit dan Chandra dinilai tidak bisa diselesaikan secara hukum murni. Polri dan Kejaksaan Agung seharusnya mendengarkan rekomendasi Tim 8 jika tidak mau dianggap mengabaikan amanat Presiden.

“Jika tidak melaksanakan rekomendasi Tim 8 berarti Polri dan Kejagung mengabaikan amanat Presiden yang sudah dipercayakan kepada Tim 8,” ujar pengamat hukum UI Rudi Satrio saat dihubungi, Sabtu (14/11).

Pakar hukum pidana ini menyadari bahwa kasus Bibit dan Chandra sudah melampaui batas-batas kuasa hukum. Diperlukan langkah politik untuk menyelesaikan masalah ini.

“Ini tidak bicara penegakan hukum yang murni, ini sudah masuk politik dan butuh dukungan politik,” ungkap Rudi.

Untuk itulah Polri dan Kejaksaan harus menggubris Tim 8 yang dibentuk untuk mencari fakta dengan cara politik hukum. “Polri dan Kejagung harus mengikuti rekomendasi Tim 8, kita bicara amanat Presiden,” imbuh Rudi.

Menurut Rudi, Presiden akan mengambil tindakan tegas jika kasus ini semakin rumit. Jika tidak, Presiden akan melakukan reformasi kepolisian dan kejaksaan. “Bisa bicara secara struktural penggantian Kapolri dan Jaksa Agung,” pungkasnya.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
PT.KARTINI TEH NASIONAL (TEH DANDANG), informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Pilkada, Demokrasi, dan Hantu Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (17/01/2018) dengan judul Demokrasi Kita dan Hantu Politik. Esai ini karya Muhammad Fahmi, dosen di IAIN Surakarta dan Doktor Kajian Budaya dan Media. Alamat e-mail penulis adalah fahmielhalimy@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Tahun 2018 sering dijuluki…