Jumat, 13 November 2009 10:15 WIB News Share :

KPI melarang media menayangkan persiangan secara live

Jakarta–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mewacanakan melarang TV melakukan siaran sidang di pengadilan secara langsung (live). KPI akan menemui Dewan Pers untuk membahas wacana ini bisa diberlakukan mulai Desember atau tidak.

“Perlu saya klarifikasi, ini baru wacana dan belum jadi kebijakan. Kita akan melakukan pertemuan dengan Dewan Pers dulu untuk menggodoknya,” kata Ketua KPI Prof Sasa Djuarsa Sendjaja PhD, Jumat (13/11).

Pelarangan siaran langsung sidang untuk melindungi pemirsa dari hal-hal yang berbau negatif, terutama bagi anak-anak. KPI selama ini mendapat banyak masukan baik dari anggota DPR atau pun masyarakat luas yang merasa risih dengan tayangan-tayangan di pengadilan yang disiarkan secara langsung.

“Padahal terkadang ada unsu-unsur porno yang tidak mendidik. Misalnya dalam kasus sidang Antasari Azhar,” ujarnya.

Selain itu, wacana pelarangan siaran langsung ini, menurut Sasa, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak stasiun TV untuk mengedit konten-konten siaran yang berbau tidak mendidik.

“Ketika acara dimulai pukul 08.00 WIB misalnya, TV bisa menyiarkan 5 menit atau 10 menit sesudahnya. Artinya ada kesempatan media untuk mengedit jika ada hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Misalnya ada kata-kata makian, atau porno dan sebagainya,” papar pria yang bergelar profesor ini menjelaskan.

Saat ditanya kenapa akan diberlakukan pada Desember 2009, menurut Sasa, dibarengkan dengan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang rencananya akan dilakukan Desember nanti.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…