Jumat, 13 November 2009 15:57 WIB News Share :

Jampindus
rekomendasi Tim 8 tak mengikat proses hukum Bibit-Chandra

Jakarta--Kejaksaan Agung menilai rekomendasi yang tengah disusun Tim 8 kepada Presiden terkait kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak akan mengikat proses hukum terhadap kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut.

“Kalau TPF (Tim 8), dia kan ke Presiden. Nanti dari Presiden apakah akan diserahkan kepada Jaksa Agung atau Kapolri terserah. Tapi hasil dari TPF itu tidak mengikat,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy.

Hal itu sampaikan dia usai salat jumlat di Masjid Baitul Adli, Kompleks Kejaksaan Agung (Kejagung), Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (13/11).

“Sekali lagi saya katakan, tidak mengikat proses hukum ini,” tandas mantan Kajati Jawa Timur tersebut.

Marwan mengatakan, bukan persoalan jaksa yakin atau tidak yakin perkara Chandra dan Bibit layak dipersidangkan. Namun, jaksa melihat kasus tersebut dari aspek pidana dengan berpegang kepada KUHP dan UU No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Jadi kita tidak tergantung kepada TPF,” lanjut Marwan.

Marwan menambahkan, berkas Chandra telah dikembalikan lagi untuk ketiga kalinya oleh polisi, sedangkan berkas Bibit masih diteliti. Kejagung akan menentukan nasib kedua berkas itu secara berbarengan pada Senin (16/11) pekan depan.

“Dalam 2-3 hari ini lah kita putuskan,” ujar Marwan.

dtc/isw

lowongan kerja
lowongan kerja PT. Tirtakencana tatawarna, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply

rabu 31 mei

Kolom

GAGASAN
Ramadan di Bumi Pancasila

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/6/2017). Esai ini karya M. Zainal Anwar, dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah zainalanwar@gmail.com Solopos.com, SOLO–Di bawah ideologi Pancasila, menjalani puasa Ramadan di Indonesia menyajikan kemewahan luar…