Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Anggota Dewan Pers Bambang Harymurti tidak setuju pada pelarangan siaran langsung sidang pengadilan yang diwacanakan oleh KPI. Usulan itu dinilai kurang tepat. Sebab kewenangan menyatakan sidang tertutup atau terbuka ada di hakim pengadilan.
“Kalau ada orang keberatan kalau ada sidang terbuka, itu tidak tepat. Itu peradilan kan terbuka kecuali kalau dinyatakan tertutup oleh hakim,” ujar Bambang, Jumat (13/11).
Bambang mengatakan, kalau ada pihak-pihak yang keberatan dengan siaran langsung sidang semestinya dilaporkan ke Komisi Yudisial, dan bukannya menekan KPI. “Masa hakim sudah menyatakan terbuka kenapa diminta tetutup?” kata Bambang.
Bambang mensinyalir ada anggota DPR yang merasa kepentingannya terganggu di balik wacana larangan siaran langsung sidang pengadilan itu. “Saya curiga ada apa dengan anggota DPR? Begitu mereka jadi anggota DPR mereka merasa jadi public figure tapi takut privasinya terbuka,” katanya.
Terkait wacana KPI ini, Bambang sudah mengklarifikasi ke KPI. “Saya sudah cek sama Pak Sasa (Ketua KPI Prof Sasa Djuarsa PhD) apakah KPI mau melarang siarang langsung? Dia bilang itu tidak betul,” ujarnya.
Bambang mengatakan, Senin 16 November, KPI dan Dewan Pers akan bertemu untuk membicarakan wacana pelarangan siaran langsung sidang pengadilan ini.
KPI mewacanakan hal ini dengan alasan untuk melindungi pemirsa dari hal-hal yang berbau negatif, terutama bagi anak-anak. KPI selama ini mendapat banyak masukan baik dari anggota DPR atau pun masyarakat luas yang merasa risih dengan tayangan-tayangan di pengadilan yang disiarkan secara langsung. Wacana ini muncul setelah siaran langsung sidang perdana Antasari Azhar. Dakwaan yang dibacakan jaksa dianggap vulgar.
dtc/isw