Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang–Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo menyatakan peran Perpolisian Masyarakat (Polmas) harus terus ditingkatkan dan dikembangkan.
“Peran Polmas dengan segala permasalahannya harus kita kaji kembali agar polmas di Jawa Tengah semakin maju dan dapat menciptakan kondisi kemitraan yang lebih baik antara polisi dengan masyarakat,” katanya usai menghadiri pertemuan dengan tema “Pengkajian Program Polmas di Jawa Tengah” di Semarang, Rabu (11/11). Pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh Kapolres, Kapolwil, jajaran Kesbanglimas Tingkat I dan II serta forum-forum kepolisian dengan masyarakat.
Kapolda mengatakan, forum komunikasi antara polisi dan masyarakat perlu diintensifkan sehingga segala sesuatu yang terjadi di masyarakat serta dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.
Menurut Kapolda, polmas merupakan suatu filsafat dan strategi yang perwujudannya bermacam-macam seperti hubungan antara polisi dengan masyarakat untuk meningkatkan kemitraan dan memelihara keamanan. “Di Jawa Tengah sendiri keadaannya aman-aman saja. Namun demikian peran polmas harus tetap ditingkatkan,” ujarnya.
Ditemui secara terpisah, Direktur Lembaga Penelitian Persemaian Cinta Kemanusiaan (Percik), Pradjarta Dirdjosanjoto mengatakan, Polri sebenarnya harus mengetahui sampai sejauh mana peranan polmas-polmas yang ada dan apakah sudah di seluruh sektor.
“Pada prinsipnya, polmas harus berlaku di setiap sektor dan hal itu merupakan tantangan bagi polisi dimana harus mampu menunujukkan aspek-aspek perubahan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sikap maupun perilaku,” katanya yang juga menghadiri pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dalam pelaksanaan program polmas yaitu pada tingkat mikro dan di tingkat makro. “Untuk tingkat mikro sangat dipengaruhi hubungan antara polisi dan masyarakat itu sendiri, sedangkan pada tingkat makro sangat diperngaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan politik pada tingkat nasional dan hubungan antar instansi serta apa saja yang dilihat dan dipelajari oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya mencoba mendeteksi bagaimana pengaruh perdebatan yang ada saat ini mengenai kasus KPK dan kepolisian pada tingkat lokal dan diketahui kalau sejak dulu sosial stigma tidak hilang dan tetap hidup di masyarakat. “Namun ada juga yang berdasarkan pengalaman yang ada di daerah dan di pusat,” katanya.
Mengenai menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi akhir-akhir ini, Pradjarta menjelaskan, hal tersebut sangat tergantung dengan relasi-relasi yang ada.
“Tingkat kepercayaan di tingkat pusat yang berkurang tidak selalu diikuti dengan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap polisi di tingkat daerah,” ujarnya.
Menurut dia ada cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, yaitu proses atau kasus antara KPK dengan Polri harus diselesaikan terlebih dahulu. “Akhir kasus tersebut yang akan menentukan penilaian masyarakat terhadap polisi, apakah ada rekayasa atau tidak dan sejauh mana keterlibatan polisi dalam kasus ini,” ujarnya.
Pradjarta menambahkan, transparansi akan menjadi ujian bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus antara KPK dan Polri termasuk DPR. “Polri harus berani bersikap jujur dan segera membuka diri serta mengakui kesalahannya jika memang terbukti melakukan rekayasa dan hal ini tidak hanya berlaku pada Polri saja tapi juga pada seluruh instansi yang lain,” katanya.
ant/isw