Senin, 9 November 2009 13:02 WIB News Share :

Takut tuai kecaman masyarakat, Komisi III berubah sikap

Jakarta–Komisi III DPR berubah sikap 180%. Jika sebelumnya mereka mendukung Polri menuntaskan kasus Bibit-Chandra hingga ke pengadilan, kini mereka setuju kasus itu distop.

“Kami minta ketegasan, jika tak layak kasus Bibit-Chandra diberi surat penghentian,” kata politisi Golkar, Bambang Soesatyo, dalam raker dengan Kejagung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).

Bambang mengatakan, kasus Bibit-Chandra harus dihentikan jika memang tak kayak karena hal tersebut akan menjadi bola liar.

“TPF (Tim 8) menyatakan kasus Bibit-Chandra tak layak ke pengadilan karena ada mata rantai yang hilang. Kepolisian menyatakan berkas sudah lengkap. Kejaksaan menyatakan sedang pendalaman. Maka itu sekali lagi jika tak layak digaris bawahi, harus dihentikan,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menilai kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sarat kepentingan. Ia pun mempertanyakan kemungkinan kasus itu ditutup.

“Apa sikap Jaksa Agung jika TPF meminta kasus ini tidak dilanjutkan, di-SP3? Mengingat tindakan kepolisian sarat kepentingan dan memiliki banyak irasionalitas secara hukum maupun demokrasi?” tanya Benny.

Benny menilai penanganan kasus Bibit dan Chandra sarat dengan kepentingan. Hal inilah menurutnya yang melatarbelakangi Presiden SBY membentuk Tim 8 untuk mengusut tuntas kasus ini.

Menjawab pertanyaan Benny, Jaksa Agung Hendarman Supandji berkelit, dengan menjawab normatif.

“Mengenai kasus Bibit dan Chandra, sekarang dalam penelitian, sedang dicocokkan antara berkas perkara dan alat bukti, biasanya baru bisa dilanjutkan kalau berkas dinyatakan lengkap P21,” terang Hendarman.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…