Jumat, 6 November 2009 18:03 WIB News Share :

Rapat DPR-Kapolri dinilai memperunyam masalah

Jakarta–Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri terus menuai kritik. Rapat itu dinilai tidak memperjelas masalah tapi justru memperunyam masalah.

“Bukanlah makin memperjelas solusi terhadap masalah yang ada tampi membuat menjadi tambah runyam,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi di Jakarta, Jumat (6/11).

Komisi III DPR dan Polri, Kamis-Jumat dini hari tadi telah menggelar rapat. Tapi rapat selama hampir dari 7 Jam itu dinilai hanya jadi pembelaan bagi koruptor, utamanya DPR.

“DPR sebaiknya duduk manis saja mendengar dan mengawasi. Jangan kemudian terkesan di publik malah menjadi pembela koruptor dan sibuk dengan puja-puji,” kritik Hendardi.

Yang dibutuhkan sekarang, lanjut Hendardi, bukan pertemuan Tim 8 dengan Polri dan Kejagung, tetapi tindakan politik dan segera presiden melalui percepatan proses hukum, akan ke mana kasus ini, dihentikan atau dilanjutkan.

“Presiden tidak perlu lagi menjadi tameng, keterlambatan presiden akan membuat persoalan menjadi amburadul dan berlarut-larut,” tutupnya.

 

dtc/tya

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…