Jumat, 6 November 2009 15:42 WIB News Share :

Kaban
Saya dan Chandra dekat cuma karena sama-sama aktivis HMI

Bogor–MS Kaban membantah memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah. Menurutnya, kedekatannya dengan Chandra hanya karena sama-sama mantan aktivis HMI.

“Mengenai kedekatan saya dan Chandra hanya sama-sama mantan aktivis HMI,” ujar Kaban kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Jl Kranji II no 7, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanahsereal, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11).

Kaban muncul dari dalam rumah setelah beberapa jam ditunggui wartawan. Padahal sebelumnya, seorang satpam mengatakan, Kaban sudah keluar rumah sejak pukul 06.00 WIB.

Dalam Raker dengan Komisi III DPR, Kamis hingga Jumat dini hari (5-6/11), Kapolri mencurigai KPK tidak menindaklanjuti temuan bukti aliran dana ke mantan Menhut MS Kaban dari PT Masaro Radiokom. Salah satu dugaan Kapolri, karena Wakil Ketua Pimpinan KPK Chandra M Hamzah punya kedekatan dengan MS Kaban. Kedekatan ini terkait keberadaan Cak Nur.

Memang, dalam raker itu Kapolri menyebut inisial-inisial MK, CMH, dan N. Kapolri menyebut MK sebagai pimpinan sebuah departemen yang kini tak menjabat lagi. CMH sebagai pimpinan KPK, dan N merupakan bapak dan tokoh yang sangat dihormati.

Inisial MK dibuka oleh anggota FDIP Gayus Lumbuun. Sedangkan CMH sudah diketahui bahwa itu inisial Chandra. Lantas N? Informasi yang beredar N merupakan inisial Nurcholish Madjid alias Cak Nur.

Bagaimana Kapolri mengaitkan hubungan Chandra, MS Kaban, dan Cak Nur? Informasi yang didapatkan detikcom, Kapolri menduga Chandra memiliki utang jasa terhadap Kaban, karena diperkenalkan dengan Nadia Madjid, putri Cak Nur. Lewat Kaban, akhirnya Chandra pun menikahi Nadia pada 1994 silam, meski akhirnya kedua pasangan ini bercerai. Dengan cerita inilah, Kapolri menduga Chandra tidak memproses kasus Kaban itu.
drc/tya

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…