Minggu, 1 November 2009 19:46 WIB News Share :

Kuasa hukum Bibit & Chandra minta semua pihak patuhi MK

Jakarta–Kuasa hukum dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah meminta semua pihak mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menyusul beredarnya kabar polisi akan menyita rekaman suara kasus dugaan kriminalisasi yang kini dipegang oleh KPK.

“Perintah untuk menghadirkan bukti-bukti itu dari Mahkamah Konstitusi, bukan dari permohonan para pemohon,” ujar kuasa hukum dua pimpinan KPK non aktif, Taufik Basari dalam jumpa pers di PSHK, Puri Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (1/11).

Tobas, panggilan akrab Taufik, menyatakan pihaknya hingga kini belum mengetahui dengan jelas apakah Polri akan melakukan penyitaan rekaman tersebut. “Kita mendengar akan ada penyitaan, tapi kita tidak tahu apakah info itu valid atau tidak,” katanya.

Akan tetapi, ia menekankan seharusnya setiap pihak menghormati keputusan MK itu. “Tidak hanya KPK saja yang harus menghormati perintah MK. Polisi juga harus menghormati perintah pengadilan. Jadi perintah MK harus dijalankan dahulu baru proses-proses lainnya,” pintanya.

Selasa (3/11), MK akan menggelar sidang yang akan memperdengarkan rekaman suara tersebut.
dtc/tya

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…