SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Desakan agar polisi bersikap transparan dalam kasus penahanan pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah terus bergulir. Setelah Presiden SBY memerintahkan kepada Kapolri melakukan transparansi, giliran lembaga MPR juga menuntut hal yang sama.
“Polri jangan mencari-cari alasan, karena publik melihat KPK sebagai lembaga yang tertib. Mereka tidak mangkir dari pemangilan dan pemeriksaan,” kata Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Menurut politisi Golkar ini, seharusnya sebelum menahan Bibit dan Chandra, Polri mengkaji dulu implikasi hukum dan politiknya. Kecermatan seperti itu akan menjadikan wibawa Polri akan meningkat. Tidak seperti saat ini yang dinilai ceroboh.
“Harusnya Polri berhati-hati dalam memeriksa KPK. Harus diingat, aspirasi publik terhadap pemberantasan korupsi sangat besar. Dan KPK itu ikon pemberantasan korupsi yang lahir karena ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum,” paparnya.
Menurut Hajriyanto, saat ini publik dihadapkan pada keterbukaan yang dicontohkan KPK. Karena itu, sekalipun penahanan menjadi wewenang Polri, keterbukaan dan transparansi tetap sangat dibutuhkan.
“Yang dibutuhkan saat ini keterbukaan dan transparansi. Alasan harus disampaikan secara detail. Jangan alasan umum. Masa karena hanya menggelar konpers, tiba-tiba ditahan. Publik melihat itu terlalu dipaksakan,” pungkasnya.
dtc/tya