Jumat, 30 Oktober 2009 14:19 WIB News Share :

Kejagung minta rekaman rekayasa kasus Chandra & Bibit punya KPK

Jakarta–Pengawasan Kejagung mulai bergerak memeriksa orang dalam yang diduga terlibat perekayasaan kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Untuk memperlancar upayanya, Kejagung meminta rekaman pembicaraan yang berisi rekayasa tersebut.

“Sebenarnya yang idealnya itu rekamannya dikasih ke kita kalau betul untuk lebih memperjelas,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Hamzah Taja, usai salat Jumat di Masjid Baitul Adli, Kompleks Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (30/10).

Dengan adanya rekaman telepon hasil penyadapan KPK tersebut, lanjut Hamzah, pihaknya akan bisa menemukan siapa-siapa saja yang terlibat. Saat ini, rekaman pembicaraan yang menyertakan orang-orang di lingkaran Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, itu masih sebatas kabar di media massa.

“Mana alat buktinya mana? Kalau diserahkan ke kita kan kita bisa periksa itu. Tapi kalau hanya dikasih ke KPK dan hanya ada di KPK dan tidak pernah kita lihat, masa kita mau menghukum orang hanya berdasarkan katanya-katanya saja?” cetus Hamzah.

Hamzah mengatakan, inspektur (pengawas) tentunya ingin menemukan fakta yang sebenar-benarnya dari hasil pemeriksaan internal. Dengan dasar itulah, pihaknya bisa menjatuhkan hukuman disiplin apabila terbukti ada jaksa yang salah.

“Kita nggak bisa hukum orang berdasarkan logika, tapi harus berdasarkan fakta. Masa saya menghukum orang hanya berdasar logika? Makanya diperlukan keterangan dari masing-masing pihak. Kita tidak bisa hanya menanggapi itu atas dasar transkrip atau apa yang beredar,” jelas dia.

Sebelumnya Ketua KPK Tumpak Panggabean menyatakan rekaman tersebut memang ada. Namun dia enggan menjawab saat ditanya apakah isi rekaman itu seperti yang termuat di transkrip rekaman yang dimuat di media massa.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
Harian Umum SOLOPOS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…