Rabu, 28 Oktober 2009 13:57 WIB News Share :

MPR
Pencatut nama Presiden harus diberi sanksi berat

Jakarta–Pelaku pencatutan nama Presiden SBY harus diberi sanksi seberat-beratnya agar tidak menjadi preseden di kemudian hari. Polisi pun diminta menyelidiki kasus pencatutan yang terungkap dalam rekaman yang diduga terkait rekayasa kriminalisasi KPK tersebut.

“Seharusnya Polri proaktif dalam mendalami, menyelidiki, dan menyidik kasus itu. Polri harus membentuk tim khusus. Tim itu nanti mendatangi KPK, meminta rekamannya, dan mempelajari rekamannya,” kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Lukman, jika apa yang terungkap di rekaman itu benar, polisi perlu memanggil orang-orang yang namanya disebut di rekaman tersebut untuk dimintai keterangan. Selanjutnya polisi harus bertindak tegas jika yang bersangkutan memang terbukti bersalah mencatut nama presiden.

“Supaya tidak jadi preseden, polri harus bertindak tegas dalam menylidiki kasus ini. Kalau benar bersalah, maka yang bersangkutan harus ditindak seberat-beratnya,” tegas mantan anggota Komisi III DPR ini.

Menurut dia, pencatutan nama ini menyangkut nama baik institusi Polri, Kejagung dan KPK. “Ini pasti berdampak pada Negara, akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat dan menyangkut nama baik lembaga Negara, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK juga. Yang bersangkutan harus ditindak supaya tidak mencemari nama baik lembaga,” tandas Lukman.

 

dtc/tya

lowongan pekerjaan
SMK CITRA MEDIKA SRAGEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…