Rabu, 28 Oktober 2009 18:52 WIB News Share :

KPK tahan mantan Dirut PT PGN

Jakarta–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (28/10), menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Washington Mampe Parulian Simanjuntak dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jaringan distribusi gas pada 2003.

“Kita melakukan panahanan atas nama WMPS, mantan direktur utama PT PGN,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Rabu.

Washington Mampe Parulian Simanjuntak ditahan di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dia diduga menerima uang sekira Rp 3,5 miliar dari para pimpinan proyek pembangunan jaringan distribusi gas. Proyek pembangunan jaringan itu bernilai Rp136 miliar.

KPK menduga telah terjadi pengumpulan uang dari sejumlah cabang PGN untuk proyek pembangunan jaringan distribusi gas.

Kasus itu merupakan pengembangan pengusutan kasus korupsi yang menjerat mantan General Manager PGN Jawa Timur, Trijono.

Dalam persidangan Trijono, terungkap telah terjadi aliran uang dari PT PGN kepada sejumlah anggota DPR.

Ketika bersaksi di persidangan, Mantan Direktur Keuangan PT PGN, Joko Pramono mengaku telah menyerahkan cek senilai Rp 200 juta kepada Hamka Yandhu.

Joko juga menyatakan telah membagikan cek senilai Rp 50 juta sampai Rp 75 juta kepada sejumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat dengar pendapat dengan PT PGN tentang pelepasan saham perusahaan tersebut.

Menurut Joko, PT PGN telah menerima setoran uang sebesar Rp 700 juta dari Trijono ketika menjabat sebagai General Manager PGN Jawa Timur.

Joko mengaku diperintah oleh Direktur Utama PGN untuk Washington Mampe Parulian Simanjuntak untuk membagikan uang itu kepada sejumlah anggota DPR.

Terkait dugaan aliran ke sejumlah anggota DPR, Johan menegaskan, KPK tetap melakukan penelusuran.

ant/fid

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…