Selasa, 27 Oktober 2009 12:48 WIB News Share :

Ritonga bantah terkait rekayasa pimpinan KPK

Jakarta–Wakil Jaksa Agung (Waja) Abdul Hakim Ritonga membantah keterkaitan dirinya dalam dugaan rekayasa penetapan tersangka pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

“Saya tidak melakukan rekayasa, saya hanya melaksanakan prosedur penyelesaian perkara,” katanya di Jakarta, Selasa (27/10).

Hal itu, kata dia, disampaikan pula kepada Jaksa Agung, Hendarman Supandji, saat dirinya dipanggil untuk mengklarifikasi mengenai pemberitaan tersebut.

Dikatakannya, saat dirinya dipanggil, jaksa agung menjelaskan pula adanya perkara KPK yang sedang disidik.

“Kemudian, pada suatu malam, kami diperintahkan untuk menerima pemerasan dan penyalahgunaan aparat KPK yang penyidiknya dilakukan oleh Mabes Polri. Saat itu saya sebagai Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum),” katanya.

Ia menambahkan, selanjutnya ada gelar perkara atau ekspos kasus tersebut, dengan dihadiri Kabareskrim Mabes Polri.

“Dalam paparan ekspos yang disajikan, perbuatan yang disangkakan adalah penyalahgunaan wewenang, penipuan dan sebagainya,” katanya.

Saat itu, ia mengatakan, dirinya tengah menangani kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, dengan tersangka pimpinan KPK, Antasari Azhar.

“Kemudian saya tolak ekspos (soal penetapan tersangka pimpinan KPK) karena tidak ada kaitannya dengan jampidum,” katanya.

Ia menambahkan jaksa agung muda tindak pidana khusus (Jampidsus) menyatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada dua pimpinan KPK, yakni, Pasal 12E UU Tindak Pidana Korupsi dan waktu itu saksi utamanya adalah Ari Muladi, orang yang langsung melakukan penyerahan uang.

“Kemudian saksi utama lainnya, Anggodo Widjoyo, Edi Sumarsono dan Testimoni Antasari Azhar,” katanya.

“Dan kami berkesimpulan bahwa kasus ini memenuhi syarat lalu dilakukan penyidikan dan konsultasinya dengan jampidsus. Kasus itu ditangani jampidsus,” katanya.

ant/fid

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….