Selasa, 27 Oktober 2009 18:16 WIB News Share :

DPR
Gaji menteri jangan dipolitisasi

Jakarta–Ketua DPR RI Marzuki Alie meminta agar wacana kenaikan gaji menteri tidak dipolitisasi dan semua pihak diharapkan bersikap realistis dalam menanggapi masalah tersebut.

“Janganlah masalah ini dipolitisasi, kita realistis saja. Jangan menilai sesuatu berdasarkan senang atau tidak, setuju atau tidak setuju,” katanya di Jakarta, Selasa (27/10).

Marzuki menilai, rencana kenaikan gaji menteri jangan dicurigai oleh parpol, apalagi sudah 5 tahun gaji menteri tidak mengalami kenaikan.

“Jadi sesuatu hal yang wajar seorang menteri mendapat gaji yang layak mengingat tanggung jawab yang diemban sangat berat. Sekarang saya tanya, boleh gak gaji menteri naik. Saya tidak bicara angka tapi sudah lima tahun gaji tidak naik,” tambahnya.

Lebih jauh, Sekjen Partai Demokrat itu menambahkan, gaji pegawai negeri sipil (PNS) saja setiap tahun naik, sedangkan inflasi terus terjadi, barang-barang harganya juga terus naik.

“Kita tahu menteri itukan bekerja untuk negara, jadi tanggung jawabnya besar,” tegasnya.

Marzuki menambahkan, beban kerja menteri yang berat merupakan pertimbangan lain bahwa kenaikan gaji merupakan suatu hal yang wajar.

“Dengan gaji yang pantas, seorang menteri harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat dan tidak ada alasan bagi para menteri untuk macam-macam,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Marzuki, kontrak kerja menjadi penting dan sebagai tolok ukur seorang menteri.

“Tidak bisa memenuhi kontrak kerja, maka seorang menteri harus mundur. Jadi reward and punishment-nya harus jelas,” katanya.

ant/fid

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…