Senin, 26 Oktober 2009 19:11 WIB Solo Share :

Sistem perencanaan DAK dinilai masih buruk

Solo (Espos)–Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Kota Solo menilai sistem perencanaan dana alokasi khusus (DAK) yang dilakukan Pemkot buruk. Hal itu menyusul dianulirnya SDN Petoran sebagai penerima DAK tahun ini.

Penegasan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pattiro Kota Solo, Alif Basuki saat ditemui wartawan di sela-sela kesibukannya, Senin (26/10). Dikatakannya, sebelumnya Pemkot sudah menerjunkan tim survei ke SDN Petoran untuk mengetahui tingkat kelayakan ruang kelas sebagai fasilitas belajar.

Ia melanjutkan, Pemkot juga sudah mengundang pihak SDN Petoran untuk mengikuti sosialisasi petunjuk dan teknis (Juknis) DAK. Bahkan, Pemkot juga sudah menentukan besaran nilai anggaran yang rencananya digunakan untuk merenovasi enam ruang kelas SDN Petoran.

“Sebenarnya dari awal Pemkot sudah menjalankan perencanaan sesuai dengan prosedurnya. Tetapi, dalam perjalanannya kok tiba-tiba salah satu SD dianulir begitu saja sebagai penerima DAK. Ini membuktikan bahwa sistem perencanaan pengelolaan DAK itu buruk,” tegasnya.

Menurut Alif, sistem perencanaan yang buruk itu telah menjadikan siswa dan guru SDN Petoran sebagai korban. Ia menilai, secara psikologis, hal itu mempengaruhi semangat kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa SDN Petoran. Dikatakannya, sebelum dianulir, Kepala SDN Petoran sudah menyosialisasi kepada guru dan siswa bahwa ruang kelas mereka akan direnovasi. Para siswa dan guru sudah menyambut gembira rencana renovasi tersebut. Akan tetapi, harapan siswa dan guru bisa melaksanakan KBM di ruang kelas yang layak harus tertunda.
m82

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….