SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pengacara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, Taufik Basari, menyatakan Mabes Polri harus menghentikan penyidikan (SP3) kasus kliennya karena tidak terbukti melakukan tindak pemerasan.
“Sudah jelas kasus itu tidak ada kaitannya dengan pimpinan KPK maka harus dihentikan,” katanya seusai mengikuti sidang pengujian Undang-Undang (UU) KPK, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin.
Sebelumnya, dugaan pemerasan itu terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan pengusaha Anggoro Widjojo dan kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut dinyatakan sebagai tersangka.
Taufik menyatakan kesaksian penyerahan uang kepada pimpinan KPK di Hotel Bellagio Residence sekitar Rp1,5 miliar sendiri sudah dibantah oleh tersangka pemerasan Ari Muladi.
“Jadi kesaksian yang digunakan oleh polisi itu sudah usang. Jadi jangan dipaksakan menyidik kasus itu,” katanya.
Ia juga mengingatkan polisi jangan mau dipermainkan dengan kesaksian adik Anggoro Widjoyo, Anggodo Widjoyo mengenai adanya tindak pemerasan oleh pimpinan KPK tersebut.
“Polisi jangan mau dipermainkan dan harusnya polisi marah dengan adanya kesaksian seperti itu,” katanya.
Mahkamah Konstitusi (MK), Senin menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), terkait pemberhentian pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.
Kuasa hukum pemohon, Taufik Basari, menyatakan norma materiil yang diujikan, yakni, Pasal 32 ayat (1) huruf c mengenai pemberhentian pimpinan KPK.
“Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2),” katanya dalam sidang yang dipimpin M Akil Mochtar.
Ant/tya