Senin, 26 Oktober 2009 20:29 WIB News Share :

Menkeu
Dimungkinkan ada APBN Perubahan pada 2010

Jakarta–Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat kemungkinan penggunaan mekanisme APBN Perubahan pada tahun 2010 jika terdapat hal-hal yang sangat terdeviasi (berbeda) dengan yang diasumsikan atau dikalkulasi dalam APBN 2010.

“Dalam hal ini pemerintah dan DPR bisa melihat apakah perubahan itu memberikan dampak pada seluruh postur APBN atau beberapa elemen saja,” kata Menkeu di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin.

APBN 2010 sudah menyediakan dana cadangan resiko fiskal sebesar Rp8,6 triliun untuk mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan berbagai asumsi APBN 2010 dengan perkembangan yang terjadi.

“Namanya cadangan risiko fiskal bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Ini berkaitan dengan berbagai asumsi dalam APBN seperti kurs, harga minyak, inflasi, dan growth,” katanya.

Ia menyebutkan, dana cadangan resiko fiskal memang mewadahi adanya kemungkinaan perbedaan asumsi dengan perkembangan yang terjadi.

“Walaupun pemerintah dan DPR membuat asumsi/prediksi seakurat dan setepat mungkin dalam menyusun APBN, akan selalu muncul hal-hal yang tidak bisa 100 persen dipredikasi,” katanya.

Yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah perkiraan bahwa pada 2010 akan terjadi pemulihan ekonomi. Namun seberapa cepat, bagaimana implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, merupakan prediksi yang perlu diperhatikan.

“Pemerintah dan DPR akan selalu melakukan observasi pelaksanaan anggaran. Kalau ada hal yang sangat terdeviasi dari APBN 2010, kan nanti ada mekanisme APBN Perubahan,” katanya.

Ia menyebutkan, pada akhirnya tidak hanya pemerintah, tetapi perekonomian juga menghendaki suatu APBN yang relatif stabil.

“Perekonomian juga menghendaki suatu APBN yang relatif stabil dan predictable sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Ant/tya

lowongan pekerjaan
SUMBER BARU BEJEKI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….