Sabtu, 24 Oktober 2009 05:30 WIB Sragen Share :

Warga desak Pemkab gratiskan KTP dan akta kelahiran

Sragen (Espos)–Kalangan masyarakat Bumi Sukowati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat segera merevisi Perda No 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Biaya Penggantian Cetak KTP dan Akta Kelahiran.

Hal ini dilakukan guna menggratiskan seluruh biaya pengurusan pembuatan akta kelahiran maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selama ini, pembuatan akta kelahiran gratis hanya dibatasi untuk bayi yang berusia maksimal 60 hari. Sedangkan pengurusan akta kelahiran melebihi batas waktu tersebut dikenakan biaya Rp 12.500. Sementara, pembuatan satu lembar KTP juga dikenakan biaya hingga Rp 5.000.

Salah satu warga Sragen, Panut kepada Espos, Jumat (23/10) mengatakan  penggratisan biaya pengurusan akta kelahiran dan KTP mestinya sudah mulai diberlakukan di wilayah Sragen.

Mengingat masyarakat sedikit terbebani dengan adanya biaya setiap pengurusan akta kelahiran maupun pembuatan KTP tersebut. Apalagi sejauh ini Pemkab Sragen dinilai konsisten membuat program untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga pengurusan akta kelahiran maupun KTP mestinya tidak perlu dibatasi dan dipungut biaya apapun.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Joko Saptono yang belum lama ini melakukan reses atau penjaringan aspirasi dari masyarakat. Dalam reses itu, Joko mengaku mendapat banyak masukan dari masyarakat yang menginginkan adanya penggratisan pengurusan akta kelahiran dan KTP.

isw

lowongan pekerjaan
NSC FINANCE KARTASURA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…