SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Ketua Fraksi Partai Hanura, Abdillah Fauzi Ahmad mengatakan partai-partai yang tak masuk koalisi bukan oposisi banci.
“Kita ini Partai Hanura, benar-benar bersikap kritis. Bukan oposisi banci, tapi benar-benar gentlemen,”katanya, dalam diskusi “Menakar Kemampuan Chek And Balances Parlemen di DPR, Jumat.
Hadir pula dalam diskusi tersebut, Ahmad Muzani-Sekjen dan Wakil Ketua Fraksi Gerindra, dan Sultan Bahtiar Najamudin, anggota DPD RI.
Namun diakui, Fauzi, oposisi memang tak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden memiliki kewenangan untuk menyusun kabinet.
“Kita siap megkritisi kebijakan pemerintah di parlemen. Meski memang kita tak mengenal aturan oposisi. Tapi sikap kritis kita untuk rakyat,”tambahnya.
Yang jelas, kata Fauzi, Hanura memiliki sikap dan kebijakan agak berbeda. Tapi manakala kebijakan pemerintah itu pro rakyat, maka Hanura akan mendorong. Namun kalau kebijakan itu tak pro rakyat, maka Hanura terus mengkritisi. “Kalau kebijakan itu pro rakyat, ya kita dorong, tapi bukan berarti mendukung. Kalau tak pro rakyat, kita kritisi,”tukasnya.
Dia mengakui ada kecenderungan parlemen koalisi ini akan menjadi absolute power-kekuatan yang absolute. “Tapi, kalau itu terjadi, maka DPR bukan saja mati suri, melainkan akan mati beneran dan menjadi setempel pemerintah saja. Kita tetap akan melawan setiap kebijakan,”imbuhnya.
Sedangkan Sultan Nadjamudin Bachtiar, anggota DPD menawarkan gagasan sebanyak 132 anggota DPD akan bersama rakyat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Apalagi DPD tak punya atasan. “Kita fraksi yang paling banyak, ada 132 orang dan tak punya bos,”terangnya.
Namun, diakuinya, selama lima tahun lalu kinerja DPD sudah diketahui masyarakat. Dimana DPD ternyata tidak optimal dalam menyuarakan aspirasi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. “Kita akui kinerja DPD lima tahun belakangan memang belum terlihat,”ujarnya.
Oleh karena itu, kata Sultan, untuk menambah kekuatan kritis parlemen, DPD siap bergabung dengan DPR guna menjadikan chek and balances. “Kita menawarkan kamar sebelah (DPR), DPD siap memberikan dukungan untuk menghidupkan cheks and balances,”pungkasnya.
Ant/tya