Rabu, 21 Oktober 2009 16:21 WIB Pendidikan Share :

Disdikpora terima Permendiknas Program Paket C Kejuruan

wandowo-drs1

dok

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menerima Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 36/2009 tentang Program Paket C Kejuruan. Rencananya, program ini akan dilaksanakan pada Juli 2010 mendatang.

Kepala Disdikpora, Drs Rakhmat Sutomo MPd melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal, Drs Wandowo MM mengatakan, dengan turunnya Permendiknas itu berarti pelaksanaan Program Paket C Kejuruan atau setara SMK hingga kini tinggal menunggu pengesahan petunjuk teknis (Juknis) dan silabus yang telah disusun dalam rapat koordinas dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas pada Rabu-Kamis (7-9/10) lalu.
“Pembahasan Juknis dan Silabus itu merupakan penjabaran dari Permendiknas tersebut. Rencananya, pada Juli 2010 mendatang Program Paket C Kejuruan ini sudah bisa dilaksanakan,” papar Wandowo saat ditemui wartawan di Kantor Disdikpora, Rabu (21/10).

Dalam Permendiknas itu, pelaksanaan Program Paket C Kejuruan akan diampu oleh SMK dan Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) yang mempunyai program vokasi tertentu. Menurut Wandowo, pihak SMK sengaja dilibatkan dalam rangka mempermudah pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai. Sementara pelibatan LPK dimaksudkan untuk menunjang kebutuhan infrastuktur tersebut.

“Karena pelaksanaanya di bawah komando dua lembaga. Jadi, baik SMK maupun LPK harus bisa bersinergi dalam menjalankan program ini,” tandas Wandowo.

Wandowo menambahkan, dalam hal ini Disdikpora berperan sebagai penanggung jawab dalam pembinaan maupun pengawasan program. Menurutnya, sosialisasi kepada pihak sekolah mengenai program tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima pengesahan Juknis dan silabus program tersebut.

Adapun persyaratan menjadi tutor dalam pelaksanaan program tersebut antara lain memiliki kompetensi untuk mengajar atau melatih peserta didik, berijazah minimal diploma 3 (D-3) dan diutamakan yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan atau guru SMK sesuai dengan bahan kajian yang diharapkan.

“Tutor harus memiliki kompetensi pendidikan sesuai dengan program keahlian tertentu agar tidak mengecewakan peserta didik,” papar Wandowo.

m82

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…