Rabu, 21 Oktober 2009 20:16 WIB News Share :

Bawaslu sesalkan KPU tolak pembentukan Panwas Pilkada

Jakarta–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak pembentukan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Menurut Bawaslu, selaku sesama penyelenggara pemilu seharusnya KPU bahu membahu dengan Bawaslu berupaya menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dengan pembentukan Panwas.

”Bawaslu menyatakan keprihatinan yang mendalam atas sikap KPU yang telah menolak terkait dengan rencana pembentukan Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dalam surat elektronik kepada detikcom, Rabu (21/10/2009).

Dalam surat KPU No 1546/KPU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009, KPU menyatakan penolakan atas usulan Bawaslu untuk membentuk panitia pengawas Pilkada. Padahal pada tahun 2010 akan ada 246 pilkada yang jika tidak diawasi rawan terjadi kecurangan. Apalagi jika menilik pengalaman pada pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu yang dipenuhi banyak kelemahan.

Dengan penolakan KPU itu, Bawaslu menilai KPU tidak mempunyai visi misi yang jelas dalam membangun dan meningkatkan kualitas pilkada. Selain itu Bawaslu juga menilai KPU gagal membangun saling pengertian antarsesama penyelenggara pemilu.

”Bawaslu dan KPU sebagai sesama mitra kerja penyelenggara Pemilu, seharusnya saling mendukung dalam proses pelaksanaan Pemilu khususnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang agar berlangsung secara luber dan jurdil,” kata Hidayat.
dtc/tya

lowongan pekerjaan
PT. INDUKTURINDO UTAMA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…