SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wahidah Suaib mengatakan, berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerap melemahkan substansi yang terdapat dalam undang-undang terkait Pemilu.
“Regulasi (aturan-red) yang dibuat KPU seringkali melemahkan apa yang telah jelas terdapat dalam UU,” kata Wahidah dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Dana Kampanye Pemilu 2009” di Jakarta, Rabu (21/10).
Menurut Wahidah Suaib, contoh dari pelemahan itu misalnya seperti saat KPU bersedia hanya menerima nomor rekening khusus dana kampanye partai politik pada pemberian laporan awal dana kampanye pemilu legislatif.
Pasal 134 ayat (1) UU Pemilu Legislatif Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa parpol peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat tujuh hari sebelum jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum.
Sedangkan dalam Pasal 135 ayat (1) UU 10/2008, laporan dana kampanye parpol peserta pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari setelah pemungutan suara.
“Terdapat upaya untuk menarik kewenangan pemberian sanksi itu ke atas atau KPU Pusat, sehingga ada proses “tarik ulur” yang memberikan “ruang bernafas” bagi parpol,” katanya.
ant/fid