Rabu, 21 Oktober 2009 11:15 WIB News Share :

5 Calon menteri diisukan tak lolos psikotes

Jakarta–Para calon menteri telah menjalani audisi dan menjalani tes kesehatan. Hingga kini, Presiden SBY masih melakukan finalisasi susunan kabinetnya. Di tengah proses ini, muncul isu ada lima calon menteri yang tak lulus psikotes.

Sumber di lingkungan tim sukses SBY-Boediono membenarkan isu ini. “Memang ada yang hasil pemeriksaan kesehatannya yang kurang baik,” ujar sumber itu, Rabu (21/10). Namun, dia tidak mengetahui berapa jumlah calon menteri yang mendapat hasil tidak baik itu.

Dengan hasil itu, kata dia, SBY bisa mengganti para calon menteri yang tidak lolos psikotes itu, bisa juga tidak. Karena pemilihan menteri memang hak prerogatif presiden dan hasil psikotes itu bisa saja hanya dijadikan sebagai catatan oleh presiden.

Tapi kemungkinan presiden memanggil calon-calon menteri lainnya sebagai pengganti calon menteri yang tak lolos psikotes cukup besar. Apalagi, jumlah calon menteri yang dikirimkan parpol peserta koalisi sangat banyak.

Sejak awal, pihak SBY sudah menjelaskan bahwa para calon menteri yang dipanggil audisi belum pasti terpilih sebagai menteri. Calon yang lulus uji wawancara, masih harus melewati pemeriksaan kesehatan psikologis, fisik dan jiwa lalu dipastikan juga tidak adanya sangkutan dengan kasus-kasus pidana.

“Kalau tidak ada masalah kesehatan ekstrem dan pidana, maka selanjutnya beliau dilantik sebagai menteri,” ujar SBY dalam pembekalan pada anggota FPD DPR dua pekan silam.

Sesuai UU, SBY mempunyai waktu 7 hari menyusun kabinet sejak tanggal pelantikan. Bila pengumuman kabinet hari ini batal, maka SBY akan mengumumkan kabinetnya sepulang dari lawatan ke Thailand.

Sementara itu, informasi yang diperoleh, ada 5 calon menteri yang tak lulus psikotes. “Emosi mereka tidak stabil, tidak bisa bekerja di bawah tekanan,” ujar sumber itu.

Lima calon menteri yang tidak lolos psikotes itu, terdiri dari 3 calon menteri dari parpol dan dua calon menteri non parpol.

dtc/fid

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…