SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
dok
Kupang–Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri untuk tidak berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sangat merugikan kader partai, terutama yang sedang menduduki jabatan politik di daerah.
“Megawati harus mengambil keputusan yang tepat, apakah bergabung dengan pemerintah atau tetap menjadi oposisi, dan saya berpendapat bahwa saat ini PDIP sangat membutuhkan mitra dengan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan masa lalu,” kata Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Dr Alo Liliweri, MSi, di Kupang, Selasa.
Apalagi, kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik ini, banyak kader PDI Perjuangan saat ini menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang tentunya berkepentingan membangun mitra dengan pemerintah pusat untuk mendapat dukungan dana bagi pembangunan di daerah.
“Kalau dukungan dana dari pemerintah pusat tidak optimal maka secara otomatis pembangunan di daerah akan terhambat, dan itu berdampak langsung pada citra partai karena masyarakat tahu bahwa yang memimpin wilayah itu adalah kader PDIP,” katanya.
Ia menambahkan, tidak ada manfaat mengambil posisi sebagai oposisi, apalagi sudah terbukti bahwa selama lima tahun menjadi oposisi tidak menaikkan popularitas partai di mata masyarakat.
“Posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah selama lima tahun sama sekali tidak membawa pengaruh bagi perkembangan partai berlambang kerbau moncong putih itu. Pada Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 misalnya, PDI Perjuangan harus menelan kekalahan, padahal selama lima tahun, kader PDI Perjuangan yang ada di parlemen telah menunjukkan sikap tegas membela kepentingan masyarakat,” katanya.
Karena itu, sudah saatnya Megawati merelakan kader PDI Perjuangan untuk ikut ambil bagian dalam pemerintahan dan tidak perlu menjadi oposisi pemerintah karena tidak ada manfaat apa-apa.
Alo Liliweri mengatakan, tema oposisi atau tidak oposisi sudah tidak relevan lagi untuk didiskusikan, karena kekuatan legislatif yang didominasi oleh Partai Demokrat dan kelompok pendukung, serta juga tergambar dalam struktur eksekutif membuat semua partai politik termasuk PDIP harus mengambil sikap kooperatif.
“Jadi kalau saya, tema oposisi atau tidak oposisi mungkin tidak relevan lagi, karena kekuatan legislatif yang didominasi oleh PD dan kelompok pendukung dan juga tergambar pada struktur eksekutif membuat semua partai politik, termasuk PDIP mengambil sikap kooperatif,” katanya.
Karena itu, sikap Ketua Dewan Pertimbangan PDIP, Taufiq Kiemas yang merapat ke kubu SBY-Budiono sangat ideal dan harus didukung oleh seluruh kader partai jika PDIP ingin tetap menjadi partai besar.
“Artinya PDIP butuh mitra pemerintah untuk membesarkan kembali partai berlambang banteng bermulut putih itu setelah kalah dalam Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009,” katanya.
Ant/tya