Selasa, 20 Oktober 2009 04:00 WIB Karanganyar Share :

Jenawi urus izin penambangan

Karanganyar (Espos)–Jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Jenawi akhirnya mengajukan izin penambangan batu yang selama ini beroperasi secara liar di Desa Sidomukti tepatnya di Gunung Sliwah, dekat Gunung Lawu, Jenawi. Pengajuan izin penambangan batu ini sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), pekan lalu.

Camat Jenawi, Mugiman, saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Senin (19/10), mengatakan saat ini izin tambang batu itu masih diproses. Dan berharap para penambang batu itu bisa menunggu dan tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi penambangan hingga izin tambah tersebut keluar.

“Sudah saya minta agar mereka libur dulu. Tidak menambang batu dulu sampai izin tambangnya keluar,” tutur Mugiman.

Dari pantauan Espos kemarin, lokasi tersebut terlihat sepi. Padahal, menurut Mugiman, biasanya truk pengangkut batu kerap keluar masuk lokasi yang tidak jauh dari perkampungan dan ladang warga.
Disampaikannya, ada dua titik pengawasan Muspika yang berkaitan dengan aktivitas penambangan batu. Selain di Sidomukti, lanjut Mugiman, diketahui ada lokasi penambangan batu lain yang sampai saat ini juga belum berizin. Yakni di Desa Trengguli.

“Tetapi untuk penambangan yang berada di Desa Trengguli belum saya cek. Dalam waktu dekat ini, saya bersama Muspika lain termasuk kepolisian sektor (Polsek) Jenawi akan meninjau lokasi penambangan untuk kemudian diproses perizinannya,” paparnya.

Untuk penambangan batu di Sidomukti, lanjut Mugiman, diketahui ada dua nama pemilik tanah. Yang keduanya merupakan warga Sidomukti. Tetapi, untuk pekerja yang biasa melakukan penambangan batu jumlahnya sangat banyak. Semua adalah warga Jenawi. Dengan diurusnya perizinan penambangan batu di Sidomukti, setidaknya para pekerja ini memiliki jaminan dan perlindungan resmi dalam mencari nafkah.

haw

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….