Senin, 19 Oktober 2009 17:08 WIB Boyolali Share :

Bupati minta Pemprov ikut beri solusi

Boyolali (Espos)–Bupati Boyolali, Sri Moeljanto, meminta Pemerintah Provinsi Jateng ikut memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi warga di sekitar Waduk Kedung Ombo (WKO) menyusul instruksi Gubernur Bibit Waluyo yang melarang kegiatan usaha keramba dan pengambilan air untuk air minum dalam kemasan di waduk tersebut.

Persoalan yang dihadapi warga di sekitar WKO adalah kekeringan dan tidak adanya lahan pertanian yang bisa dijadikan gantungan hidup warga sekitar.

Bupati melalui Kabag Humas Informatika dan Protokol Setda Kabupaten Boyolali, Rita Puspitasari, Senin (19/10), mengatakan kegiatan usaha keramba sudah ada sejak ia belum menjabat sebagai kepala daerah. Usaha tersebut sejak lama digeluti warga setelah tanah dan lahan pertanian mereka terkena mega proyek pembangunan WKO.

“Tidak semua warga terkena proyek mau direlokasi dan bertransmigrasi. Maka kebijakan kepala daerah saat itu membolehkan warga beralih pada usaha keramba sebagai mata pencaharian pengganti lahan pertanian mereka yang dijadikan WKO,” ungkapnya.

Menurut Bupati, kegiatan usaha keramba tidak berpengaruh pada berkurangnya debit air di WKO. Sementara mengenai rencana pengambilan air dari WKO oleh PDAM, sambungnya, merupakan salah satu solusi dari persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga Boyolali di wilayah utara, utamanya di sekitar WKO, yakni warga Kecamatan Kemusu.

Warga disana, urainya, saat musim kemarau saat ini sangat membutuhkan air bersih. Pemkab sudah berupaya untuk mengatasi kekeringan itu dengan membuatkan sumur bor. Namun upaya itu tak berhasil lantaran air yang diharapkan tak kunjung muncul.

kha

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…