Jakarta–Partai Hanura tetap konsisten memilih sikap oposisi dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendatang. Keputusan itu telah diperhitungkan dengan segala risiko politik ke depan.
“Kita sudah ditawari memilih menteri apa saja. Tapi kita telah putuskan oposisi. Pak Wiranto telah menghitung risiko-risiko politiknya,” ucap Wakil Sekretaris Jendral Partai Hanura Akbar Faizal saat diskusi Polemik bertema Menteri atau Oposisi di Jakarta, Sabtu (17/10).
Akbar menjelaskan, Hanura akan mengkritisi kebijakan pemerintah mendatang yang tidak pro rakyat serta tak akan mengganggu kebijakan yang prorakyat.
“Kami tidak akan mengecewakan rakyat yang telah memilih Hanura pada Pemilu lalu. Kita akan lakukan apa yang telah kita janjikan selama kampanye,” tegasnya,
Ia mengkritisi politik Indonesia saat ini yang tidak berkarakter. Sebagai contoh, berubahnya sikap partai yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah, lalu berubah sikap dengan merapat ke pemerintahan. Selain itu, berkumpulnya banyak partai dalam pemerintahan tidak membangun karakter perpolitikan.
“Golkar bagi kami sudah selesai. Ketika kalah dalam pilpres calon yang diusung ada pengkhianatan dari dalam Golkar. Siapa yang mengkhianati? Yang mengkhianati yang memenangkan Golkar sekarang ini dan membawa ke Cikeas. Banyak parpol berkumpul (di pemerintahan) banyak kepentingan,” lontarnya.
kompas/fid