SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Walikota Solo Joko Widodo diminta segera tanggap darurat atas indikasi kerusakan bangunan serambi Masjid Agung Surakarta, lantaran bangunan masjid itu bisa runtuh jika tidak segera ditangani. Dalam penanganannya diharapkan bisa merangkul pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Departemen Agama (Depag).
Penegasan itu disampaikan Sejarawan UNS Solo Sudarmono SU saat ditemui wartawan, Jumat (16/10), di rumahnya.
Menurut Sudarmono, pemerintah kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Tata Kota (DTK) memiliki subbagian heritage yang berwenang menangani persoalan bangunan cagar budaya. Dia memita kepada Walikota melalui DTK ini untuk melakukan penelitian dan inventarisasi bagian bangunan yang terindikasi rusak untuk reservasi.
“Jadi untuk pelestarian bangunan yang merupakan ikon masjid di Jawa itu bukas revitalisasi, melainkan reservasi, karena ada bagian yang diganti dan ada bagian yang dipertahankan. Walikota harus tanggap dengan kondisi di serambi masjid itu, jangan sampai dibiarkan, mengingat gempa bumi mungkin bisa saja terjadi di Solo. Kalau sampai runtuh, maka akan menjadi masalah,” tegas Sudarmono yang juga budayawan Solo.
Dia mengatakan, Keraton Kasunanan harus bertanggungjawab atas kerusakan bangunan itu, karena dalam Kepres memberikan penjelasan bahwa Masjid Agung merupakan bagian dari wilayah keraton. Sehingga dalam penanganan ke depan, kata dia, Pemkot harus melibatkan keraton dan Depag.
“Saya mempertanyakan, kok baru sekarang diketahui rusak. Bisa saja mereka-mereka yang terlibat itu kecolongan atas kerusakan serambi masjid itu,” ujarnya.
Sementara itu, Pengageng Pariwisata dan Museum Keraton Kasunanan Surakarta, KP Satryo Hadinagoro mengakui, jika Masjid Agung itu merupakan bagian dari wilayah keraton. Dia mengatakan, kerusakan serambi masjid itu sudah lama diketahui pihak keraton dan sudah berulang kali disampaikan warning kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan pengelola masjid, tetapi warning itu tidak serius direspon.
“Kami meminta kepada Pemkot Solo agar memperioritaskan pembangunan masjid itu secara total. Sejak 200 tahun, dari masjid itu berdiri sampai sekarang, belum ada rehabilitasi masjid secara total. Rehabilitasi yang dilakukan masih bersifat parsial. Saya kira Pemkot sekarang tidak mampu mendirikan bangunan semegah itu, sehingga untuk anggaran berapa pun besarnya sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan nilai historis dan heritage yang terkandung dalam bangunan masjid itu,” ujar Satryo yang juga mantan Ketua Komisi IV DPRD Solo.
trh