Soloraya
Kamis, 15 Oktober 2009 - 18:18 WIB

FPDIP-Bupati gelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Sukoharjo (Espos)–Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) bersama Bupati Sukoharjo, Bambang Riyanto menggelar pertemuan tertutup di Kantor Bupati, Kamis (15/10).

Berdasar pantauan Espos, pertemuan digelar seusai acara pelantikan direktur Bank Pasar yang baru. Menunggu Bupati selesai dari acara pelantikan, sejumlah anggota dewan nampak menunggu di Graha Satya Karya (GSK) serta bagian depan Kantor Bupati. Dengan busana seragam harian lengkap, belasan anggota dewan yang nampak saat itu dipersilakan menunggu di luar ruangan tempat Bupati menghadiri acara pelantikan.

Advertisement

Dengan adanya agenda rapat antara Bupati selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Makmur dengan FPDIP, acara pelantikan yang menurut jadwal dimulai pukul 09.00 WIB dipercepat beberapa menit lebih awal. Akibatnya, beberapa pejabat yang datang terlambat tidak bisa masuk ruangan karena acara sudah dimulai.

Sumber Espos menjelaskan, pertemuan antara FPDIP dengan Bupati membahas mengenai agenda pemilihan ketua komisi yang digelar Jumat (16/10).

“Kami memang dipanggil pagi ini untuk diberi pembekalan. Kalau ditanya kenapa rapat fraksi tidak digelar di DPC saja, kami juga tidak tahu. Itu urusan Bupati,” jelas dia ketika dijumpai, Kamis.

Advertisement

Disingging mengenai pembicaraan dalam rapat tertutup antara puluhan anggota dewan dari FPDIP dengan Bupati, sumber tersebut menjelaskan mengenai pengamanan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Pertama kami disuruh menjamin bahwa pemilihan ketua komisi sesuai dengan agenda DPC. Jadi kalau ada anggota yang membelot, dipastikan langsung di-recall,” jelasnya seusai rapat.

Tidak hanya ancaman recall, sumber tersebut menambahkan, anggota dewan yang tergabung dalam FPDIP diminta juga mengamankan segala kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Advertisement

“Kami diminta mengamankan kebijakan apapun yang kaitannya dengan PAD. Sebab bupati juga berasal dari partai yang sama. Jadi tidak etis apabila ada anggota dewan dari PDIP yang justru protas-protes. Bupati mengatakan, dia tahu apabila ada anggota yang tidak loyal kepada partai,” tandas dia.

aps

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif