SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Karimun–Bupati Karimun, Nurdin Basirun, mengimbau seluruh unsur yang berwenang dan masyarakat di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), diminta secara optimal mendukung suksesi pemberlakuan “free trade zone” (FTZ) di Karimun.
“Saya tidak ingin, ada pihak yang ‘bermain-main’, kepalanya sudah komit, ekornya harus turut. Jangan coba-coba untuk bermain terutama pada jajaran Pemkab dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK),” ucapnya di Tanjung Balai Karimun, Selasa.
Nurdin Basirun menegaskan agenda pemberlakuan FTZ (kawasan perdagangan bebas) merupakan agenda negara yang langsung disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Pemberlakuan FTZ bertujuan, agar wilayah tersebut bisa menjadi penunjang perekonomian nasional tidak hanya bagi wilayah setempat,” paparnya.
Berkaitan dengan tujuan tersebut, ucap dia, otomatis investor yang telah menanamkan investasinya di Karimun, dapat dikategorikan sebagai pahlawan ekonomi Indonesia. Pada kesempatan itu dia memberikan jaminan pelayanan birokrasi secara optimal terhadap calon investor yang ingin berinventasi.
“Bila itu menyangkut perizinan dari Pemkab Karimun, saya pribadi membuka diri akan siap melayani selama 24 jam, tak hanya tentang perizinan tapi juga kendala yang dihadapi oleh investor di lapangan,” tegasnya.
Nurdin Basirun yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kawasan FTZ, menjelaskan semua itu dilakukannya agar investor bisa secepatnya merealisasikan rencana investasinya.
“Perbaikan ekonomi dan percepatan pembangunan Indonesia harus dilakukan dengan langkah nyata, sebab itu dia mewajibkan seluruh birokrat Karimun harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu dia juga mengakui, meski FTZ telah resmi berlaku sejak April lalu, birokrasi perizinan yang harus dilalui oleh investor yang ingin merealisasikan rencana investasinya masih belum banyak mengalami perubahan, terutama perizinan ditingkat pusat.
“Tapi sesuai dengan batas kewenangan yang saya miliki, saya berani menjamin bahwa proses pengurusan izin di daerah akan dapat terselesaikan dalam waktu singkat dan tidak akan berbelit-belit,” tegasnya.
Ant/tya