Selasa, 13 Oktober 2009 18:18 WIB News Share :

MUI dukung pemindahan lokalisasi pelacuran ke Karimunjawa

Semarang (Espos)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng mendukung gagasan anggota DPRD Jateng untuk memindahkan lokalisasi prostitusi terbesar di Kota Semarang, Sunan Kuning ke Pulai Karimunjawa, Jepara masuk akal.

“Pemindahan lokalisasi prostitusi ke Pulau Karimunjawa masuk akal, karena dengan lokasi yang jauh bisa mengurangi pengunjung,” kata Sekretaris MUI Jateng, Ahmad Rofiq di Semarang, Selasa (13/10).

Hanya saja, lanjut ia bila nantinya dipindahkan ke Karimunjawa, maka lokalisasi pelacuran yang ada di Kota Semarang harus ditutup total tidak boleh ada aktivitas lagi.

“Jangan sampai setelah dipindah ke Karimunjawa, lokalisasi di Semarang masih tetap buka,” tandasnya.

Model lokalisasi pelacuran pada suatu tempat tertentu, sambung Rofiq sebenarnya bukan solusi yang tepat dalam memberantas prostitusi. Lokalisasi hanya upaya mencegah supaya jangan sampai prostitusi merebak di jalan-jalan dan sembarang tempat.

“Kalau dilihat mudharatnya lokalisasi memang risiko paling kecil. Tapi idealnya segala bentuk pelacuran harus dihapuskan,” tandasnya.

Lebih lanjut Rofiq menyatakan pemerintah Kota Semarang pernah berupaya menutup lokalisasi pelacuran Sunan Kuning dan Gambilangu di perbatasan Semarang-Kendal pada awal-awal reformasi.

Namun ternyata sampai sekarang lokalisasi Sunan Kuning yang berada di tengah-tengah perkampungan padat penduduk tersebut masih beraktivitas secara bebas.

“MUI Jatang hanya bisa menganjurkan sebaiknya lokalisasi pelacuran ditutup karena banyak mudharatnya, namun semua tinggal kemauan dari pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

oto

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…