SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Boyolali (Espos)--Pemerintah Kabupaten Boyolali hanya bisa mengandalkan bantuan dana dari Pemeritah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pembangunan di bidang lingkungan hidup pada tahun 2010.
Ini lantaran hampir lebih dari separuh APBD 2010 direncanakan tersedot untuk membayar gaji pegawai (belanja tidak langsung).
Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, Daryono, mengungkapkan Kota Susu pada untuk 2010 direncanakan mendapat jatah dana alokasi umum (DAU) dari pusat sekitar Rp 588 miliar, atau kurang lebih Rp 2 miliar lebih tinggi dibanding alokasi DAU tahun lalu. Meski demikian penambahan DAU ini tak sebanding dengan bertambahnya beban keuangan yang ditanggung Pemkab, khususnya untuk membayar gaji pegawai.
“Nanti akan ada perekrutan CPNS sehingga jumlah pegawai bertambah. Di sisi lain, kami juga harus menaikkan gaji pegawai sebesar 5 persen belum lainnya. Dengan kondisi ini, sebetulnya kita membutuhkan tambahan DAU senilai Rp 30 miliar,” ujar dia saat ditemui di gedung DPRD setempat, Senin (12/10).
Berdasarkan pemaparannya dalam diskusi yang digelar Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) akhir pekan lalu diketahui, besarnya pendapatan dalam APBD 2010 diprediksi Rp 827,447 miliar. Sedangkan besarnya belanja Rp 870,414 miliar atau terjadi defisit sekitar Rp 42,967 miliar.
Alokasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung yakni Rp 670,414 miliar sekitar Rp 585,8 miliar diantaranya untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja tak langsung hanya sebesar Rp 200 miliar, itu pun hanya sekitar 81 persennya (Rp 163.258 miliar) saja yang digunakan untuk program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Daryono mengakui bahwa kewajiban Pemkab pemenuhan hak pegawai berupa pembayaran gaji merupakan prioritas utama, karena tidak boleh tidak dibayarkan. Sisanya, baru untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan saluran irigasi, jalan tetap diupayakan dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” lanjut Daryono yang juga mengaku adanya penurunan kapasitas keuangan daerah tahun depan.
kha