SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Perseteruan bisnis antara raksasa bioskop dalam negeri 21 Cineplex dengan pemain baru bioskop lokal Blitz Megaplex nampaknya bakal semakin seru. Saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai merampungkan tahap proses klarifikasi mengenai dugaan monopoli distribusi film nasional terkait dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Soal distribusi film akan selesai resume sekitar 21 Oktober 2009,” kata Kepala Biro Humas KPPU A. Junaidi saat, Minggu (11/10).
Junaidi menjelaskan setelah resume dibuat maka akan ada dua kemungkinan yaitu, pertama resume itu akan menghasilkan laporan yang lengkap dan jelas, dimana identitas terlapor dan pelapor jelas, dugaan dengan bukti-buktinya lengkap. Maka setelah itu akan masuk dalam tahap pemberkasan yang memakan waktu selama 30 hari kerja. Jika proses pemberkasan selesai maka akan masuk tahap pemeriksaan pendahuluaan. Kedua, adalah justru sebaliknya, yaitu jika hasil laporan tidak lengkap dan tidak jelas, maka hanya akan masuk ke buku pengisian laporan saja.
Pengacara Blitz Megaplex Todung Mulya Lubis saat dihubungi terpisah mengatakan sebagai kuasa hukum Blitz Megaplex, ia mengaku sangat optimis kalau proses laporan akan masuk ke tahap pemberkasan. Dikatakannya selama ini ia telah memberikan data-data maupun bukti-bukti tambahan sesuai dengan permintaan dari KPPU.
“Sekarang ini belum masuk tahap pemberkasan, masih menyerahkan data dan bukti,” katanya kepada detikFinance.
Ia mengatakan persaingan dalam distribusi film nasional saat ini tidak fair. Todung menjelaskan akses terhadap film nasional yang dialami klien-nya dan beberapa perusahaan bioskop daerah sangat terbatas. Dimana kata dia, beberapa produsen film nasional tidak bersedia memutar nasional di Blitz Megaplex, hal ini bisa terjadi karena Todung menenggarai adanya posisi dominan.
Ia mencontohkan bentuk posisi dominan tersebut, diantaranya sikap para produsen film nasional yang tak berkenan memutar film di tempat klien-nya. Meskipun kata Todung para produsen film itu mengaku tidak mengalami tekanan dari pihak mana pun, namun faktanya mereka tidak mau memutar film-nya di bioskop klien-nya.
“Posisi dominan 21 Cineplex merugikan klien kami. Kami menghendaki posisi fairnes, makanya kami melaporkan ke KPPU, karena masalah ini juga akan merugikan konsumen,” kata Todung.
Seperti diketahui dugaan kasus monopoli distribusi film, telah dilaporkan oleh Blitz Megaplex ke KPPU pada tanggal 5 Juni 2009 lalu. Dalam laporannya Blitz mendudukkan PT Nusantara Sejahtera Raya, pengelola Grup 21 Cineplex sebagai Terlapor I.
Beberapa distributor film juga dilaporkan, yang merupakan perusahaan penyalur film yang diduga terafiliasi dengan 21 Cineplex terkait dengan kepemilikan saham. Sekedar mengingatkan saja, kasus serupa telah terjadi beberapa tahun lalu yang berujung hukuman kepada 21 Cineplex oleh KPPU.
dtc/tya